Perceraian di Pengadilan Agama

1Hanya di depan sidang pengadilan

UU 1/1974 Pasal 39(1): perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pasal 39(2) mensyaratkan alasan yang cukup bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun. KHI 115 menegaskan hal yang sama bagi umat Islam: perceraian hanya di depan sidang Pengadilan Agama.

Akibatnya, talak yang diucapkan di rumah, lewat pesan atau di hadapan tokoh agama tidak tercatat dan tidak mengubah status hukum: buku nikah tetap berlaku, istri tidak dapat menikah lagi secara resmi, dan hak-hak pascacerai tidak terlindungi. Menurut fikih klasik talak semacam itu dapat jatuh secara agama, sehingga timbul jurang antara status agama dan status hukum. Jalan keluarnya: segera bawa ke Pengadilan Agama.

Al-Qur'an menghendaki perceraian yang tertib dan bermartabat: "Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk dengan cara yang makruf atau melepaskan dengan cara yang baik" (Surah al-Baqarah 2:229).

2Cerai talak vs cerai gugat

Dalam cerai talak, bila suami tidak datang mengucapkan ikrar talak dalam enam bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, kekuatan penetapan itu gugur, perkawinan tetap utuh, dan perceraian tidak dapat diajukan lagi berdasarkan alasan yang sama (UU 7/1989 Pasal 70(6)). Tata cara perceraian diatur juga dalam PP 9/1975 Pasal 14–36. Khuluk (perceraian dengan tebusan istri) juga dikenal dalam KHI (KHI 124, 148).

3Alasan perceraian (PP 9/1975 Pasal 19; KHI 116)

Perceraian dapat terjadi karena alasan:

• a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
• b. salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah;
• c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
• d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
• e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
• f. antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;
• g. suami melanggar taklik talak (khusus KHI);
• h. peralihan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga (khusus KHI).

Huruf a–f berasal dari PP 9/1975 Pasal 19; huruf g dan h ditambahkan oleh KHI 116.

4Mediasi wajib (Perma 1/2016)

Sebelum perkara diperiksa, hakim mewajibkan para pihak menempuh mediasi berdasarkan Perma 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan:

• Para pihak wajib hadir secara langsung, dengan atau tanpa kuasa hukum; kehadiran dapat melalui komunikasi audio-visual jarak jauh.
• Mediator dapat dipilih dari daftar mediator pengadilan (hakim atau mediator bersertifikat).
• Mediasi berlangsung paling lama 30 hari sejak perintah mediasi dan dapat diperpanjang 30 hari.
• Pihak yang tidak beriktikad baik dapat dikenai akibat hukum; bila penggugat yang tidak beriktikad baik, gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima.
• Meskipun perceraian tidak dapat dicegah, mediasi tetap berguna untuk menyepakati hadhanah, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah dan harta bersama (kesepakatan sebagian).

Surah an-Nisa' 4:35 memerintahkan juru damai (hakam) dari keluarga suami dan keluarga istri bila dikhawatirkan ada persengketaan. BP4 dan KUA juga menyediakan konseling sebelum perkara masuk ke pengadilan.

5Masa iddah (KHI 153)

Iddah karena perceraian dihitung sejak putusan Pengadilan Agama berkekuatan hukum tetap; karena kematian, sejak tanggal kematian (KHI 153(4)). Dalilnya Surah al-Baqarah 2:228 dan 2:234 serta Surah at-Talaq 65:4. Selama iddah talak raj'i, suami dapat rujuk di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (KHI 163–169). Suami juga perlu memperhatikan iddah bekas istrinya: ia tidak dapat menikahi wanita kelima selama istri yang dicerai masih dalam iddah talak raj'i, karena istri itu masih terhitung dalam batas empat (KHI 42).

6Akibat perceraian (KHI 149, 156)

• Bagi bekas istri (karena talak): mut'ah, nafkah-maskan-kiswah selama iddah (kecuali talak ba'in atau nusyuz dan tidak hamil), pelunasan mahar terutang (KHI 149). Rincian di halaman Nafkah.
• Bagi anak: hadhanah anak belum mumayyiz pada ibu; anak mumayyiz memilih; biaya hadhanah dan nafkah anak ditanggung ayah sampai 21 tahun (KHI 156). Rincian di halaman Anak.
• Harta bersama: janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan (KHI 97). Dalam poligami, harta bersama dihitung terpisah per istri (KHI 94).
• Dokumen: akta cerai diterbitkan Pengadilan Agama; status di Dukcapil (KTP, KK) diperbarui.
• PNS: wajib izin atau surat keterangan dari pejabat sebelum bercerai (PP 10/1983 jo. PP 45/1990).

7Statistik perceraian di Indonesia

Angka perceraian nasional menurun dalam dua tahun terakhir tetapi tetap tinggi:

8Langkah praktis mengajukan perceraian

1. Konsultasi dulu ke BP4/KUA, atau Posbakum di Pengadilan Agama.
2. Siapkan dokumen: buku nikah asli dan fotokopi, KTP, KK, akta kelahiran anak, bukti alasan (saksi, visum, bukti nafkah tidak diberikan).
3. Daftarkan permohonan/gugatan di PA wilayah tempat tinggal istri, langsung atau melalui e-Court. Mohon prodeo bila tidak mampu membayar biaya perkara.
4. Gabungkan tuntutan: hadhanah, nafkah anak, nafkah iddah, mut'ah, nafkah madhiyah dan harta bersama dapat diajukan bersama (dalam cerai talak, istri mengajukannya sebagai rekonvensi).
5. Hadiri mediasi dan sidang; bawa saksi (minimal dua) untuk membuktikan alasan.
6. Ambil akta cerai setelah putusan berkekuatan hukum tetap, lalu perbarui data di Dukcapil.

Sumber & rujukan