Statistik poligami dan perceraian di Indonesia

1Ringkasan

2Perkara izin poligami di Pengadilan Agama, 2019–2025

Data perkara izin poligami baru yang diterima Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah seluruh Indonesia, dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung:

3Membaca tren izin poligami

• Arah umum 2019–2024 menurun: dari 1.134 menjadi 700 perkara (−434, sekitar −38%). Pada 2025 sedikit naik menjadi 720.
• Jumlah ini sangat kecil dibandingkan jumlah perkawinan dan perceraian setiap tahun.
• Angka perkara tidak mencakup poligami yang terjadi tanpa izin (poligami siri). Karena itu, data Badilag tidak dapat dipakai untuk menaksir jumlah poligami yang sebenarnya.
• Kami tidak menafsirkan sebab penurunan (misalnya pandemi, biaya, atau pergeseran ke nikah siri) karena tidak ada data resmi yang mengujinya.

4Prevalensi: SDKI (IDHS) 2017

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI, dalam bahasa Inggris Indonesia Demographic and Health Survey, IDHS) 2017 mencatat bahwa 0,4% pria berstatus kawin yang disurvei mempunyai dua istri atau lebih.

5Perceraian 2023–2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) dan BPHN. Angka ini mencakup perceraian yang diputus pengadilan; perpisahan tanpa proses pengadilan, termasuk dalam nikah siri, tidak tercatat.

6Perceraian karena poligami

Pada 2023, perceraian dengan faktor penyebab poligami tercatat 738 perkara — sekitar 0,16% dari 463.654 perceraian tahun itu.

• Pengadilan mencatat satu faktor penyebab utama per perkara. Perceraian yang dipicu poligami tetapi dicatat sebagai "perselisihan dan pertengkaran terus-menerus", "meninggalkan salah satu pihak", atau "ekonomi" tidak masuk angka 738.
• Karena itu, angka ini adalah batas bawah dari pengaruh poligami terhadap perceraian, bukan ukuran pastinya.

7Data yang tidak dipublikasikan

Beberapa angka yang sering ditanyakan tidak tersedia secara nasional dalam sumber resmi yang kami periksa:

• Jumlah izin poligami yang dikabulkan secara nasional per tahun (yang tersedia adalah perkara masuk).
• Jumlah perkawinan poligami yang tercatat di KUA.
• Jumlah poligami siri.
• Profil pemohon (usia, pekerjaan, alasan yang dipakai menurut Pasal 4 UU 1/1974).

Data per pengadilan kadang tersedia di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) masing-masing Pengadilan Agama atau di laporan tahunan, tetapi tidak dapat dijumlahkan menjadi angka nasional yang andal tanpa verifikasi.

8Cara mengutip angka ini dengan benar

Angka statistik tentang poligami mudah disalahpahami. Agar tidak menyesatkan pembaca:

• Tulis "perkara izin poligami yang masuk", bukan "jumlah poligami" atau "izin yang dikabulkan".
• Sebut tahun dan sumbernya, misalnya "Badilag MA, 2025: 720 perkara".
• Jangan membandingkan angka Badilag (perkara pengadilan) dengan SDKI (survei rumah tangga) seolah-olah keduanya mengukur hal yang sama. Yang satu menghitung permohonan per tahun, yang lain menghitung keadaan pada saat survei.
• Jangan menyimpulkan bahwa poligami "jarang menyebabkan perceraian" dari angka 738 saja; faktor penyebab dicatat satu per perkara.
• Sebut keterbatasan: poligami siri tidak tercakup dalam data pengadilan maupun KUA.

9Cara kami memakai data

• Hanya angka dari sumber resmi atau survei nasional yang sudah dicocokkan yang ditampilkan di situs ini.
• Persentase dan indeks di halaman ini adalah hitungan kami dari angka tersebut, dibulatkan.
• Format angka mengikuti kebiasaan Indonesia: titik untuk ribuan, koma untuk desimal.
• Bila ada data baru dari Badilag atau BPS, halaman ini akan diperbarui. Lihat juga Beranda dan Syarat izin poligami.

Sumber & rujukan