Dasar pernikahan: usia, wali, saksi, mahar, dan pencatatan

1Usia minimal: 19 tahun bagi pria dan wanita

UU 16/2019 mengubah Pasal 7 ayat (1) UU 1/1974: perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Sebelumnya batas wanita 16 tahun. Batas usia dalam KHI Pasal 15 (yang masih menyebut 16 tahun bagi wanita) harus dibaca mengikuti undang-undang yang lebih baru.

Selain itu, calon mempelai yang belum berumur 21 tahun memerlukan izin orang tua (UU 1/1974 Pasal 6 ayat (2)). Dalam praktik, KUA meminta surat izin orang tua bagi calon berusia 19–20 tahun.

2Dispensasi kawin: pengecualian yang ketat

Bila calon mempelai belum 19 tahun, orang tua dapat meminta dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup (UU 1/1974 Pasal 7 ayat (2) sebagaimana diubah UU 16/2019). Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai (ayat (3)).

Perma 5/2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin menetapkan, antara lain:

• permohonan diajukan oleh orang tua (atau wali) anak;
• hakim wajib menghadirkan dan mendengar anak, calon pasangan, serta orang tua kedua pihak;
• hakim menasihati tentang risiko perkawinan: pendidikan, kesehatan reproduksi, ekonomi, sosial, dan psikologis;
• hakim menilai ada tidaknya paksaan dan memutus berdasarkan kepentingan terbaik anak;
• hakim dapat meminta rekomendasi psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial, atau UPTD PPA.

3Rukun dan syarat nikah (KHI Pasal 14–18)

KHI Pasal 14 menyebut lima rukun nikah, sejalan dengan mazhab Syafi'i:

1. calon suami;
2. calon istri;
3. wali nikah;
4. dua orang saksi;
5. ijab dan kabul.

Syarat lain yang dikodifikasikan KHI:

• Persetujuan calon mempelai (Pasal 16): perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai; persetujuan wanita dapat berupa pernyataan tegas, tulisan, lisan, atau isyarat, dan dapat juga berupa diam selama tidak ada penolakan tegas.
• Tidak ada halangan perkawinan (Pasal 18 jo. Pasal 39–44): misalnya hubungan nasab, semenda, susuan, atau wanita yang masih terikat perkawinan atau dalam masa iddah. Lihat juga Mahram.
• Ijab kabul (Pasal 27–29): jelas, beruntun, tidak berselang waktu; kabul diucapkan sendiri oleh calon suami, atau oleh wakil dengan kuasa tertulis.

4Wali nasab dan wali hakim (KHI Pasal 19–23)

Wali adalah rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita (Pasal 19). Dasarnya hadis "Tidak sah nikah kecuali dengan wali" (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi; sahih). Wali harus laki-laki muslim, akil, dan balig (Pasal 20 ayat (1)). Ada dua jenis wali (Pasal 20 ayat (2)):

• Wali nasab (Pasal 21): kerabat laki-laki menurut urutan kelompok — (1) garis lurus ke atas: ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya; (2) saudara laki-laki kandung atau seayah dan keturunan laki-laki mereka; (3) paman (saudara laki-laki kandung atau seayah dari ayah) dan keturunan laki-laki mereka; (4) saudara laki-laki kandung atau seayah dari kakek dan keturunan laki-laki mereka. Dalam satu kelompok, yang lebih dekat derajatnya dan yang kandung didahulukan.
• Wali hakim (Pasal 23): bertindak bila wali nasab tidak ada, tidak mungkin dihadirkan, tidak diketahui tempat tinggalnya, gaib, atau adhal (enggan). Untuk wali adhal, wali hakim baru dapat bertindak setelah ada putusan Pengadilan Agama. Dalam praktik, wali hakim adalah Kepala KUA.

Bila wali nasab yang berhak tidak memenuhi syarat (misalnya tunawicara, tunarungu, atau sudah uzur), hak wali bergeser ke wali nasab berikutnya (Pasal 22).

5Saksi nikah (KHI Pasal 24–26)

Saksi adalah rukun nikah; setiap perkawinan harus disaksikan dua orang saksi (Pasal 24). Syarat saksi (Pasal 25): laki-laki muslim, adil, akil balig, tidak terganggu ingatan, dan tidak tunarungu atau tuli. Saksi wajib hadir dan menyaksikan langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad dilangsungkan (Pasal 26).

6Mahar (KHI Pasal 30–38)

Allah berfirman: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan" (Surah an-Nisa' 4:4). KHI mengaturnya sebagai berikut:

7Pencatatan di KUA dan buku nikah

Perkawinan sah bila dilakukan menurut hukum agama (UU 1/1974 Pasal 2 ayat (1)) dan tiap-tiap perkawinan dicatat (ayat (2)). Bagi orang Islam, pencatatan dilakukan oleh KUA Kecamatan. KHI Pasal 6 ayat (2) menegaskan perkawinan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Langkah umumnya:

1. Pendaftaran kehendak nikah ke KUA tempat akad, paling lambat 10 hari kerja sebelum akad (PP 9/1975 Pasal 3) — dapat dimulai secara daring melalui SIMKAH Kemenag (perlu diverifikasi).
2. Dokumen: KTP, KK, akta kelahiran, surat pengantar dari kelurahan/desa, pas foto, izin orang tua bagi yang belum 21 tahun, akta cerai atau akta kematian pasangan bagi duda/janda, dan izin Pengadilan Agama bagi suami yang akan berpoligami.
3. Pemeriksaan oleh penghulu dan pengumuman kehendak nikah.
4. Akad di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah; akta nikah ditandatangani mempelai, wali, saksi, dan pencatat.
5. Buku nikah diserahkan kepada suami dan istri; data kemudian dipakai Dukcapil untuk memperbarui KK dan KTP.

Biaya: nikah di kantor KUA pada jam kerja tidak dipungut biaya; nikah di luar kantor atau di luar jam kerja dikenai PNBP Rp600.000 (PP 48/2014) (perlu diverifikasi untuk tarif terbaru).

8Bimbingan perkawinan (Bimwin)

Kementerian Agama menyelenggarakan Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin melalui KUA. Materi umumnya mencakup: membangun keluarga sakinah, mengelola hubungan dan konflik, kebutuhan dan keuangan keluarga, kesehatan reproduksi, dan menyiapkan generasi berkualitas. Ada juga bimbingan remaja usia nikah.

• Tanyakan jadwal di KUA saat mendaftar; sertifikat atau bukti mengikuti bimbingan dapat diminta sebagai kelengkapan (perlu diverifikasi untuk tiap daerah).
• Pemeriksaan kesehatan pranikah (dan imunisasi TT bagi calon pengantin wanita) lazim diminta melalui puskesmas.
• Bagi pasangan yang salah satunya sudah beristri, bimbingan tidak menggantikan izin Pengadilan Agama.

9Daftar periksa sebelum akad

• Kedua calon sudah 19 tahun, atau ada penetapan dispensasi kawin.
• Ada persetujuan calon istri dan, bila di bawah 21 tahun, izin orang tua.
• Wali nasab jelas urutannya; bila adhal, ada penetapan Pengadilan Agama.
• Dua saksi laki-laki muslim yang memenuhi syarat hadir.
• Mahar disepakati; bila ditangguhkan, dicatat sebagai utang.
• Calon suami yang sudah beristri membawa penetapan izin poligami (lihat Prosedur), dan bagi ASN juga izin pejabat (lihat ASN/PNS).
• Taklik talak dibaca dan dipahami sebelum ditandatangani (lihat Istilah).

Sumber & rujukan