Panduan langkah: dari pertimbangan sampai hidup berumah tangga

1Ikhtisar dan perkiraan waktu

Tabel berikut memberi gambaran tahapan. Perkiraan waktu bersifat umum; lamanya nyata bergantung pada kesiapan dokumen, jadwal sidang, kehadiran para pihak, dan ada tidaknya banding.

21. Pertimbangan diri

Surah an-Nisa' 4:3 menjadikan kekhawatiran tidak mampu berlaku adil sebagai alasan untuk mencukupkan satu istri. Sebelum melangkah, jujurlah terhadap pertanyaan berikut:

• Apakah ada alasan yang diakui hukum (UU 1/1974 Pasal 4(2); KHI 57), atau hanya keinginan pribadi?
• Apakah penghasilan cukup untuk dua rumah tangga atau lebih, termasuk tempat tinggal, pendidikan anak, kesehatan, dan tabungan darurat?
• Apakah waktu dan tenaga cukup untuk giliran yang adil tanpa menelantarkan pekerjaan dan anak-anak?
• Bagaimana dampaknya pada istri pertama dan anak-anak? Apakah Anda siap mendengar penolakan?
• Apakah calon istri dan keluarganya memahami status, hak, dan risiko yang akan dihadapi?

32. Musyawarah dengan istri

Hukum mensyaratkan persetujuan istri yang dipertegas secara lisan di sidang (KHI 58(2)). Persetujuan yang diperoleh lewat tekanan, ancaman, atau janji kosong tidak sejalan dengan syariat dan dapat terungkap di hadapan hakim.

• Bicarakan terbuka: alasan, rencana nafkah, tempat tinggal, jadwal giliran, dan pengaturan harta bersama.
• Tuliskan kesepakatan secara jelas; sebagian pasangan juga menyiapkan perjanjian perkawinan atau pembagian harta bersama sebelum perkawinan berikutnya.
• Hormati jika istri menolak. Penolakan tidak menutup jalan hukum sepenuhnya (KHI 59), tetapi hakim akan memeriksa dengan sangat cermat.

43. Izin Pengadilan Agama

Ajukan permohonan tertulis ke Pengadilan Agama tempat tinggal Anda (UU 1/1974 Pasal 4(1); PP 9/1975 Pasal 40). Lengkapi dokumen: KTP, KK, buku nikah, surat persetujuan istri, surat pernyataan berlaku adil, bukti penghasilan, bukti alasan, dan data calon istri. Bagi ASN, lampirkan izin pejabat terlebih dahulu (lihat Poligami ASN/PNS).

Istri akan dipanggil dan didengar; hakim memeriksa alasan, persetujuan, kemampuan, dan jaminan adil (PP 9/1975 Pasal 41–42). Jika izin dikabulkan dan tidak ada banding, tunggu sampai putusan berkekuatan hukum tetap, lalu ambil salinannya. Rincian tahapan ada di Prosedur izin.

54. Nikah di KUA

Dengan salinan putusan izin, daftarkan kehendak nikah di KUA kecamatan tempat akad. Selain putusan, KUA meminta persyaratan nikah biasa, antara lain identitas kedua calon, surat pengantar dari kelurahan/desa, data wali, dan pasfoto. Rincian formulir mengikuti peraturan Menteri Agama tentang pencatatan pernikahan (PMA 20/2019, perlu diverifikasi).

• Rukun nikah menurut KHI Pasal 14: calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul. Wali nasab didahulukan; wali hakim hanya bila sebab yang dibenarkan (KHI 19–23).
• Mahar wajib dibayarkan suami kepada calon istri (KHI 30) dan menjadi hak pribadinya.
• Akad dilangsungkan di hadapan atau di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah, lalu kedua mempelai menandatangani akta nikah.

65. Pencatatan dan administrasi

UU 1/1974 Pasal 2 ayat (2) mewajibkan setiap perkawinan dicatat. Setelah akad:

• Simpan buku nikah dengan baik; buku nikah adalah bukti utama perkawinan.
• Perbarui data kependudukan di Dukcapil sesuai UU 23/2006 jo. UU 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan (status perkawinan di KTP-el dan Kartu Keluarga). Pengaturan KK untuk keluarga poligami mengikuti ketentuan Dukcapil setempat (perlu diverifikasi).
• Kelak, akta kelahiran anak dicatat dengan nama kedua orang tua berdasarkan buku nikah yang sah.
• Bagi ASN, laporkan perubahan data keluarga ke instansi agar hak tunjangan dan administrasi kepegawaian tepat.

76. Hak dan kewajiban setelah menikah

Kewajiban suami istri diatur KHI Pasal 77–84. Untuk keluarga dengan lebih dari satu istri, ketentuan kuncinya:

• KHI Pasal 82 ayat (1): suami wajib memberi tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung, kecuali ada perjanjian perkawinan. Ayat (2): para istri dapat ditempatkan dalam satu tempat kediaman hanya bila mereka rela dan ikhlas.
• UU 1/1974 Pasal 65: suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya; istri berikutnya tidak berhak atas harta bersama yang sudah ada sebelum perkawinannya; tiap istri berhak atas harta bersama sejak perkawinannya masing-masing.
• KHI Pasal 94: harta bersama tiap perkawinan terpisah dan berdiri sendiri, dihitung sejak akad perkawinan kedua, ketiga, atau keempat.
• Giliran dibagi adil; Rasulullah ﷺ mengundi istri bila bepergian (Sahih al-Bukhari 2593).
• Kewarisan: para istri berbagi bagian istri (1/4 atau 1/8) secara sama rata; semua anak sah mewarisi dari ayahnya (KHI 171–214).

8Bila rumah tangga bermasalah

• Istri yang haknya diabaikan dapat menggugat nafkah atau mengajukan cerai gugat di Pengadilan Agama; perceraian hanya sah di depan sidang (UU 1/1974 Pasal 39).
• Kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga dilindungi UU 23/2004 tentang PKDRT. Pengaduan dapat disampaikan ke SAPA 129 KemenPPPA, UPTD PPA, atau lembaga bantuan hukum seperti LBH APIK.
• Data BPS/BPHN mencatat 738 perceraian pada 2023 dengan faktor poligami; jumlahnya kecil dibanding total perceraian (463.654 pada 2023), tetapi menunjukkan bahwa poligami tanpa keadilan berakhir di pengadilan.

Lihat juga Lembaga untuk daftar instansi dan perannya.

Sumber & rujukan